1.1.
Latar Belakang
Krisis
moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah mengakibatkan timbulnya krisis di
segala bidang yang multidimensional, seperti dimensi ekonomi, sosial budaya,
asset, dan politik. Dimensi ekonomi,
ditunjukkan dengan terjadinya inflasi dan daya beli masyarakat yang berkurang,
dimensi sosial budaya antara lain seperti ketidakberdayaan (powerlessness), tidak mampu berpendapat
(voicelessness), ketergantungan (dependency), rasa malu (shame), rasa hina (humiliation), dimensi asset seperti tidak memiliki asset sebagai
modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, dimensi politik seperti
kebijakan- kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Situasi ini
bila tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang
ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap
berbagai persoalan hidup yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa
mereka lakukan dalam rangka jalan pintas mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut
akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.
Baca Selengkapnya....
Baca Selengkapnya....
Berbagai
kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi krisis multidimensi
tersebut, sayangnya upaya penanggulangan tersebut lebih banyak diarahkan hanya
untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program
ekonomi. Salah satu dari kebijakan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi adalah
program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Sasaran program ini adalah untuk
mengatasi masalah pengangguran yang terjadi. Pelaksanaan program ini dinilai
oleh sebagian pengamat kurang berhasil bukan hanya di dalam pencapaian
sasarannya, tetapi juga karena metode yang diterapkan pada program ini
menimbulkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap program-program sejenis
dari pemerintah. Ketergantungan masyarakat yang terjadi lebih disebabkan,
karena masyarakat tidak disiapkan untuk mengatasi masalah kemiskinannya secara
mandiri.
Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau yang lebih dikenal dengan
singkatan PNPM-MP, dirancang setelah memperhatikan kelemahan program-program
pengentasan kemiskinan yang pernah ada sebelumnya. Paradigma program ini adalah
penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang berbasis pada
prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas (community empowerment) untuk
mencapai masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan
untuk mengambil keputusan
sendiri dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang
memungkinkan, termasuk bekerjasama
dengan pihak luar untuk mencapai tujuan PNPM-MP. Hal ini sesuai dengan
kecenderungan dunia saat ini, yaitu perubahan dari global dependence
menuju local interdependence atau dalam skala yang paling kecil adalah individual
interdependence yang identik dengan relationship (keterhubungan).
Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) dengan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai salah satu motor penggerak
diwilayah perkotaan disamping PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM pada dasarnya
merupakan Program payung untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan
masyarakat yang dimulai sinergi PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri
Perdesaan, dimana kabupaten Tanah Laut
dan Kabupaten Kotabaru termasuk salah satu Kabupaten yang mendapatkan Program PNPM Mandiri Perkotaan
Kesiapan ini penting karena PNPM Mandiri Perkotaan disamping menambah
cakupan wilayah yang semakin besar jangkauannya, disisi lain cakupan tersebut
memiliki varietas lokasi berbeda, yakni lokasi Paket, lokasi pilot PLP-BK/ND
dan lokasi baru PLP-BK/ND 2009. Dengan penambahan cakupan wilayah yang semakin
besar otomatis memerlukan penanganan yang berbeda sehingga secara SIM
aplikasinya diberlakukan secara berbeda pula.
1.2. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan
1. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi
berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan
(sesuai kebijakan PNPM)
2. Peranan Pemerintah Daerah dan Instansi sektoral semakin nyata dan terpacu menerapkan model pembangunan
partisipatif serta memperkuat kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan
kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan.
3.
Capaian
manfaat program kepada Kelompok
sasaran (masyarakat miskin) semakin efektif. (peningkatan
IPM-MDGs)
1.3. Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan
1. Terbangunnya kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk
mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat
2. Tersedianya (PJM
Pronangkis) sebagai wadah sinergi
berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan masyarakatnya.
3. Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju
capaian sasaran IPM-MDGs
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang
perlu adanya Pendamping, yang
akan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan seluruh
kegiatan PNPM Mandiri perkotaan, sehingga kegiatan pemberdayaan
masyarakat dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan harapan dalam Program tersebut.
1.4. Wilayah
Kerja
PNPM
Mandiri Perkotaan Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru memiliki Wilayah Kerja
meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru, yang terdiri atas tiga
Kategori Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan dan satu kategori wilayah PLP-BK/ND.
No
|
Kab /
Kota
|
Kecamatan
|
Kelurahan
/ Desa
|
|
A
|
Lokasi
Lama PNPM
|
|||
KAB. TANAH LAUT
|
||||
1
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Sungai Riam
|
|
2
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Kampung Baru
|
|
3
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Sumber Mulia
|
|
4
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Tampang
|
|
5
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Atu Atu
|
|
6
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Guntung Besar
|
|
7
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Panjarata
|
|
8
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Tungkaran
|
No
|
Kab /
Kota
|
Kecamatan
|
Kelurahan
/ Desa
|
||
B
|
Lokasi Lama PNPM
|
||||
1
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Pelaihari
|
||
2
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Karang
Taruna
|
||
3
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Angsau
|
||
4
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Pabahanan
|
||
5
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Sarang Halang
|
||
6
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Panggung
|
||
7
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Ambungan
|
||
8
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Panggung
Baru
|
||
9
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Ujung Batu
|
||
10
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Telaga
|
||
11
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Bumi Jaya
|
||
No
|
Kab /
Kota
|
Kecamatan
|
Kelurahan
/ Desa
|
|
C
|
Lokasi Lama
|
|||
KAB. KOTABARU
|
||||
1
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
MEGA SARI
|
|
2
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
SEBELIMBINGAN
|
|
3
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
GUNUNG SARI
|
|
4
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
STAGEN
|
|
5
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
GUNUNG ULIN
|
|
6
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
SUNGAI TAIB
|
|
7
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
SEMAYAP
|
|
8
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
DIRGAHAYU
|
|
9
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
BAHARU SELATAN
|
|
10
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
KOTABARU HULU
|
|
11
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
RAMPA
|
|
12
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
SEBATUNG
|
|
13
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
KOTABARU TENGAH
|
|
14
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
KOTABARU HILIR
|
|
15
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
HILIR MUARA
|
|
16
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
BATUAH
|
|
17
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
BAHARU UTARA
|
|
18
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
TIRAWAN
|
|
19
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
GEDAMBAAN
|
|
20
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
SARANG TIUNG
|
|
21
|
Kab. Kotabaru
|
Pulau Laut Utara
|
SIGAM
|
No
|
Kab /
Kota
|
Kecamatan
|
Kelurahan
/ Desa
|
|
D
|
Lokasi
Baru 2010
|
|||
KAB. TANAH LAUT
|
||||
1
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Pemuda
|
No
|
Kab /
Kota
|
Kecamatan
|
Kelurahan
/ Desa
|
|
E
|
Lokasi
PLP-BK / ND
|
|||
KAB. TANAH LAUT
|
||||
1
|
Kab. Tanah Laut
|
Pelaihari
|
Guntung Besar
|
1 comment:
Sekarang di blog Tala udah bisa baca koran.. hehehhehe
Mantap abixx
Post a Comment