History PNPM - MP Tanah Laut

1.1.   Latar Belakang

Krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah mengakibatkan timbulnya krisis di segala bidang yang multidimensional, seperti dimensi ekonomi, sosial budaya, asset, dan politik.  Dimensi ekonomi, ditunjukkan dengan terjadinya inflasi dan daya beli masyarakat yang berkurang, dimensi sosial budaya antara lain seperti ketidakberdayaan (powerlessness), tidak mampu berpendapat (voicelessness), ketergantungan (dependency), rasa malu (shame), rasa hina (humiliation), dimensi asset seperti tidak memiliki asset sebagai modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, dimensi politik seperti kebijakan- kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Situasi ini bila tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan dalam rangka jalan pintas mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas. 

Baca Selengkapnya....

Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi krisis multidimensi tersebut, sayangnya upaya penanggulangan tersebut lebih banyak diarahkan hanya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi. Salah satu dari kebijakan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi adalah program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Sasaran program ini adalah untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi. Pelaksanaan program ini dinilai oleh sebagian pengamat kurang berhasil bukan hanya di dalam pencapaian sasarannya, tetapi juga karena metode yang diterapkan pada program ini menimbulkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap program-program sejenis dari pemerintah. Ketergantungan masyarakat yang terjadi lebih disebabkan, karena masyarakat tidak disiapkan untuk mengatasi masalah kemiskinannya secara mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau yang lebih dikenal dengan singkatan PNPM-MP, dirancang setelah memperhatikan kelemahan program-program pengentasan kemiskinan yang pernah ada sebelumnya. Paradigma program ini adalah penanggulangan  kemiskinan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas (community empowerment) untuk mencapai masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk  mengambil  keputusan  sendiri  dalam  mendayagunakan seluruh sumber daya yang memungkinkan, termasuk  bekerjasama dengan pihak luar untuk mencapai tujuan PNPM-MP. Hal ini sesuai dengan kecenderungan dunia saat ini, yaitu perubahan dari global dependence menuju local interdependence atau dalam skala yang paling kecil adalah individual interdependence yang identik dengan relationship (keterhubungan).

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk melaksanakan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai salah satu motor penggerak diwilayah perkotaan disamping PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM pada dasarnya merupakan Program payung untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dimulai sinergi PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, dimana kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru termasuk salah satu Kabupaten yang mendapatkan Program PNPM Mandiri Perkotaan

Kesiapan ini penting karena PNPM Mandiri Perkotaan disamping menambah cakupan wilayah yang semakin besar jangkauannya, disisi lain cakupan tersebut memiliki varietas lokasi berbeda, yakni lokasi Paket, lokasi pilot PLP-BK/ND dan lokasi baru PLP-BK/ND 2009. Dengan penambahan cakupan wilayah yang semakin besar otomatis memerlukan penanganan yang berbeda sehingga secara SIM aplikasinya diberlakukan secara berbeda pula.

1.2.   Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan

1.   Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan (sesuai kebijakan PNPM)

2.   Peranan Pemerintah Daerah dan Instansi sektoral semakin nyata dan terpacu menerapkan model pembangunan partisipatif serta memperkuat kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan.

3.   Capaian manfaat program kepada Kelompok sasaran (masyarakat miskin) semakin efektif. (peningkatan IPM-MDGs)

1.3.   Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan

1.   Terbangunnya kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat

2.   Tersedianya (PJM Pronangkis) sebagai wadah sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya.

3.   Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju capaian sasaran IPM-MDGs

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya Pendamping, yang akan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan PNPM Mandiri perkotaan,  sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dalam Program tersebut.

1.4.   Wilayah Kerja

PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru memiliki Wilayah Kerja meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru, yang terdiri atas tiga Kategori Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan dan satu kategori wilayah PLP-BK/ND.

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa
A	Lokasi Lama PNPM
KAB. TANAH LAUT
1	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Sungai Riam
2	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Kampung Baru
3	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Sumber Mulia
4	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Tampang
5	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Atu Atu
6	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Guntung Besar
7	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Panjarata
8	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Tungkaran

No	Kab / Kota		Kecamatan	Kelurahan / Desa
B	Lokasi Lama PNPM
1	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Pelaihari
2	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Karang Taruna
3	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Angsau
4	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Pabahanan
5	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Sarang Halang
6	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Panggung
7	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Ambungan
8	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Panggung Baru
9	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Ujung Batu
10	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Telaga
11	Kab. Tanah Laut	Pelaihari		Bumi Jaya

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa
C	Lokasi Lama
KAB. KOTABARU
1	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	MEGA SARI
2	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	SEBELIMBINGAN
3	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	GUNUNG SARI
4	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	STAGEN
5	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	GUNUNG ULIN
6	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	SUNGAI TAIB
7	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	SEMAYAP
8	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	DIRGAHAYU
9	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	BAHARU SELATAN
10	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	KOTABARU HULU
11	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	RAMPA
12	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	SEBATUNG
13	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	KOTABARU TENGAH
14	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	KOTABARU HILIR
15	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	HILIR MUARA
16	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	BATUAH
17	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	BAHARU UTARA
18	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	TIRAWAN
19	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	GEDAMBAAN
20	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	SARANG TIUNG
21	Kab. Kotabaru	Pulau Laut Utara	SIGAM

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa
D	Lokasi Baru 2010
KAB. TANAH LAUT
1	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Pemuda

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa
E	Lokasi PLP-BK / ND
KAB. TANAH LAUT
1	Kab. Tanah Laut	Pelaihari	Guntung Besar